Medan, (Demon) Tokoh berpengaruh di Sumatera Utara, melontarkan kecaman keras dan tajam terhadap pernyataan kontroversial Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianty, terkait Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025 yang menetapkan empat pulau sebagai bagian dari Sumatera. Ginting, yang merupakan kader dan sesepuh Ormas MKGR Sumut, mantan anggota DPRD Sumatera Utara dua periode, Wakil Ketua SATKAR Ulama Sumut, dan Ketua SATKAR Ulama Kota Medan, tidak tanggung-tanggung dalam mengecam sikap Erni Arianty yang dianggapnya telah mengabaikan aspirasi rakyat.
Ginting mengecam dua pernyataan Erni Arianty yang dinilai menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat. Pertama, pernyataan yang menuntut agar empat pulau tersebut tetap berada di wilayah Sumatera Utara, dianggapnya sebagai upaya untuk mengabaikan keputusan pemerintah pusat dan mengabaikan fakta historis. Kedua, pujian Erni Arianty terhadap Mendagri Tito Karnavian atas upaya penelusuran dokumen historis yang mendukung pengembalian empat pulau ke Aceh, dianggap Ginting sebagai tindakan yang menghina dan tidak menghargai proses hukum yang telah berjalan.
“Pernyataan Ibu Erni Arianty bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya! Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat memicu konflik horizontal,” tegas Ginting. Ia menekankan bahwa pernyataan tersebut sama sekali tidak mencerminkan aspirasi rakyat Sumatera Utara yang menginginkan perdamaian dan kerjasama antar daerah. “Kita merindukan perdamaian, bukan perpecahan! Sudah saatnya kita mengakhiri konflik ini dan fokus pada pembangunan,” serunya.
Ginting mengingatkan bahwa warga Aceh juga telah berinvestasi dan berkontribusi di Sumatera Utara, seperti contohnya pengusaha kopi Aceh yang beroperasi di provinsi ini bisa diterima dengan baik oleh warga Sumatera Utara , “Keempat pulau telah dikembalikan ke Aceh, dan itu adalah keputusan yang harus kita hormati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ginting mengungkapkan bahwa Ketua Golkar Sumatera Utara, H. Musa Rajekshah (Ijeck), bersama Mualem, telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun, pernyataan Erni Arianty yang kontraproduktif ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan kebijaksanaan dari seorang pemimpin.
“Saya menghimbau kepada DPD Golkar Provinsi Sumatera Utara untuk segera menegur Erni Arianty, baik secara lisan maupun tertulis, agar ke depannya tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kontroversi dan merusak citra partai,” pungkas Ginting. Ia berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengeluarkan pernyataan publik. ( HD)
